Mengenal istilah Delik Aduan Penghinaan Presiden Dalam RKUHP

Ana
- Rabu, 6 Juli 2022 | 10:05 WIB
Ilustrasi Delik Aduan dan Delik Biasa (RAGAM YOGYAKARTA)
Ilustrasi Delik Aduan dan Delik Biasa (RAGAM YOGYAKARTA)

RAGAM YOGYAKARTA -  Maidina Rahmawati seorang Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), mengkritisi pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP yang bersifat delik aduan melansir dari laman Pikiran Rakyat.

Nah, bagi kamu yang baru 'ngeh' apa arti kata dari delik aduan

Melansir yogyakarta.ragamindonesia.com dari laman Facebook Andri Marpaung SH, Delik Aduan artinya tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. 

Baca Juga : Kemendag Launching MinyakKita Kemasan Sederhana Rp 14 Ribu

Menurut pandangan Maidina, delik aduan melekat pada tindak pidana yang tak menjadi urusan negara. 

“Kalau di KUHP apa, delik aduan itu ada di perzinaan, yang bisa ngaduin ya suami atau istri, lalu pencurian dalam keluarga, kita bisa lihat aduannya bersifat personal dan sangat relatif karena negara tak punya kepentingan mempidana perbuatan tersebut,” jelasnya. 

Yang Maidina kritisi kemudian, jika tindak pidana penghinaan presiden kemudian dilabeli delik aduan.

Baca Juga : Jabodetabek PPKM Level 2, Masjid Istiqlal Kurangi Kapasitas Sholat Idul Adha 1443 H ?

Seperti yang dijelaskan point diatas, delik aduan bersifat personal atau individu bukan melekat pada jabatan publik atau instansi pemerintah

Halaman:

Editor: Ana

Sumber: Facebook, Pikiran Rakyat

Tags

Terkini

X